spot_img
spot_img
HomeLainnyaTips BisnisSerba-Serbi Wajib Pajak UMKM 2022 dan Macam-Macamnya

Serba-Serbi Wajib Pajak UMKM 2022 dan Macam-Macamnya

Sebagai pelaku UMKM, pajak merupakan hal yang tidak bisa lepas dari bisnis. Setiap UMKM dikenakan wajib pajak sesuai dengan peraturan dan syaratnya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui informasi seputar wajib pajak UMKM 2022 sebagai bahan referensi untuk mempersiapkan wajib pajak usaha kita. Berikut informasinya. 

Aturan Wajib Pajak UMKM 2022

Peraturan wajib pajak untuk UMKM telah diperbarui di tahun 2022. Beberapa diantaranya adalah pemerintah telah menentukan besaran pajak untuk usaha dengan pendapatan diatas 50 juta. Sementara itu untuk UMKM yang perseorangan pemerintah telah menuangkan beberapa peraturan yang disahkan dalam UU HPP yang terbaru. 

Selain itu, pemerintah kini juga membebaskan pajak penghasilan untuk UMKM yang memiliki omzet di bawah 500 juta per tahun. 

Namun, sebenarnya berapa sih besaran pajak UMKM 2022?

Tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2018, bahwa besar pajak untuk UMKM adalah 0,5% dari penghasilan kotor (bruto). Tentu dengan syarat bahwa penghasilannya tidak boleh lebih dari Rp. 4,8 milyar per tahun. 

Besaran pajak ini berlaku untuk semua UMKM baik yang memiliki ritel maupun yang membuka usaha di toko online (e-commerce)

Setiap UMKM memiliki ketentuan yang berbeda dalam alokasi waktu untuk penggunaan tarif:

  1. Untuk wajib pajak badan usaha seperti koperasi, firma maupun CV akan diberi jangka waktu dalam 4 tahun.
  2. Untuk wajib pajak PT, dalam 3 tahun akan dikenakan tarif 0,5%.
  3. Sedangkan wajib pajak perorangan akan dikenakan tarif untuk PPh final sebesar 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun lamanya. 

Macam-Macam Wajib Pajak pada UMKM

Berikut ini merupakan macam-macam wajib pajak UMKM 2022 yang perlu untuk diperhatikan. Karena tidak semua UMKM memenuhi syarat untuk membayar semua jenis wajib pajak ini

  1. PPh 21

Pajak penghasilan  pasal 21 atau lebih lanjut diberi nama PPh 21 berlaku untuk  UMKM  yang memiliki jumlah pegawai tertentu dan wajib potong PPh 21 dari gajinya, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sesuai dengan nama pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan atas usaha wajib pajak di dalam negeri. Bukti penyetoran PPh 21 atas pemotongannya harus diberikan pada karyawan UMKM tersebut. 

  1. PPh 23

Pada Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, hanya berlaku bagi usaha atau UMKM yang berbentuk badan usaha. PPh 23 akan memotong usaha yang memanfaatkan jasa manajemen, teknik, konsultan, konstruksi dan jenis jasa yang lainnya.

Namun, tidak untuk jenis jasa yang sudah mengalami pemotongan pada PPh 21. Selain itu juga pemotongan terkait  sewa harta namun selain bangunan dan tanah, dan bunga pinjaman.

Tarif yang berlaku untuk PPh 23 dibedakan menjadi dua yakni yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP besaran pajaknya akan naik menjadi 100%.  

Baca juga: Inilah 10 Tips Cerdas Wajib Pajak UMKM

  1. PPh 26

Pajak penghasilan pasal 26 menyangkut badan usaha yang memiliki transaksi dengan pihak luar negeri. Transaksi ini bisa berupa royalti, gaji, pembayaran sewa, bunga, hingga dividen. Atau hal lainnya yang tertuang dalam PPh 21 dan PPh 23.

Tarif untuk PPh 26 adalah 20 5 dari penghasilan kotor suatu UMKM yang diterima dari pihak asing. Beberapa syarat dari pajak ini juga berlaku dan tertuang dalam pasal 26.

  1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini hanya berlaku untuk badan usaha maupun perorangan yang sudah ditunjuk sebagai usaha pemotongan pajak. Sifat dari jenis pajak penghasilan ini adalah final. 

Artinya, penghasilan suatu usaha yang sudah dipotong tidak dihitung lagi pada SPT tahunan. Berikut merupakan tarif dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2:

  • Sewa bangunan/tanah tarifnya adalah 10%
  • pengalihan hak bangunan/tanah tarifnya adalah 2,5%
  • pembayaran dividen ke pihak orang pribadi tarifnya adalah 10%
  1. Pajak Penghasilan Final PP 23/2018

Dalam pajak penghasilan final ini, pemerintah telah beberapa kali merubah besaran tarif untuk UMKM. Yang awalnya 1% di tahun 2013, kini menjadi 0,5% saja. Namun syaratnya adalah penghasilan bruto pada UMKM tidak boleh lebih dari 4,8 miliar per tahun nya.

Hal ini tentu dengan batas – batas waktu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Tujuannya agar dapat meringankan beban UMKM dan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. 

  1. Pajak Pertambahan Nilai

Mungkin kamu sudah tidak asing dengan nama pajak ini. Pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN. Pajak ini dikenakan bagi pelaku UMKM yang ingin dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak atau yang biasa disebut dengan PKP. 

Besar tarif PPN yang harus dibayar adalah 10%. Namun, untuk usaha yang memiliki kegiatan ekspor, tarif PPN nya adalah 0% atau gratis.

  1. Pajak Tahunan

Selain pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, UMKM juga wajib melaporkan SPT tahunannya baik yang berbentuk badan usaha maupun perorangan. Pembukuan ini harus terus dilakukan selama usaha masih dalam kategori UMKM. Karena apabila usaha kamu sudah besar, maka akan dikenakan tarif umum untuk pajak penghasilan 

Nah, itu tadi beberapa informasi tentang wajib pajak UMKM 2022 beserta macam-macamnya. Kami rekomendasikan kepada kamu pelaku UMKM untuk memakai Invoice Digital Sahabat Bisnis. 

Dengan Sahabat Bisnis, segala bentuk keuangan kamu akan tercatat dengan rapi dan memudahkan kamu dalam memenuhi dokumen wajib pajak setiap tahunnya. Sahabat Bisnis juga akan merilis invoice financing yang akan membantu bisnis berkembang melalui peminjaman modal. Semoga bermanfaat, ya!

spot_img

Latest articles

Explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here